Penularan Virus Tidak Akan Berhenti Kecuali 80 Persen Warga Jakarta Tinggal di Rumah – Jakarta, ibukota Indonesia dan pusat COVID-19, membutuhkan upaya yang lebih besar dan karantina lokal yang ditargetkan untuk menghentikan penularan, kata para pakar.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang pembatasan sosial skala besar kota (PSBB) hingga 4 Juni dalam upaya untuk sepenuhnya menghentikan transmisi setelah penelitian menemukan bahwa rasio COVID-19 di ibukota telah menurun sejak kebijakan pembatasan diterapkan pada pertengahan Maret. Rasio mengacu pada jumlah orang yang diharapkan satu orang dengan penyakit akan langsung menginfeksi pada populasi yang rentan terhadap penyakit. https://www.mustangcontracting.com/
Sebuah studi oleh para peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menemukan bahwa rasio reproduksi di Jakarta telah menurun dari 4 pada pertengahan Maret menjadi 1,11 pada 17 Mei.
“Corona virus tidak akan hilang. Tetapi jika kita dapat mengurangi rasio menjadi kurang dari satu, itu akan menyebar jauh lebih lambat. Kita harus melakukan upaya yang lebih besar untuk mencapai itu,” kata Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi UI yang terlibat dalam penelitian ini.
Sekitar sebulan sebelum PSBB diberlakukan pada 10 April, pemerintah menutup sekolah dan fasilitas umum dan meminta orang-orang untuk tinggal di rumah.
Kebijakan pembatasan menyebabkan hampir 60 persen penduduk Jakarta tinggal di rumah, menurut tim UI, yang menganalisis data dari COVID-19 Community Mobility Report Google, yang melacak perubahan dalam perilaku perjalanan pengguna Android.
Namun, kasus-kasus baru mulai meningkat lagi selama bulan Ramadhan ketika orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah mereka pada siang dan malam hari, demikian temuan studi tersebut.
“Transmisi COVID-19 tidak akan berhenti kecuali setidaknya 80 persen dari populasi tinggal di rumah,” kata Pandu.
Ia menemukan bahwa mobilitas orang di daerah-daerah tertentu, termasuk di daerah padat penduduk di Petamburan di Jakarta Pusat dan Sunter Agung di Jakarta Utara, lebih tinggi daripada yang lain. Petamburan dan Sunter Utara adalah dua kecamatan dengan kasus terbanyak di ibukota.
“Pemerintah Jakarta perlu fokus pada daerah dengan kepatuhan yang buruk dengan instruksi tinggal di rumah di hari-hari mendatang,” kata Pandu.
Temuan ini sesuai dengan studi terpisah oleh Pusat Studi Metropolitan Universitas Tarumanegara, yang memetakan pola spasial dari penyebaran penyakit.
“Kami menyarankan pemerintah menggunakan tanggap darurat. Daerah dengan jumlah kasus terbanyak harus memiliki prosedur penanganan yang berbeda,” kata Suryono Herlambang, salah satu peneliti.
Jakarta telah melaporkan 6.301 kasus yang dikonfirmasi. Sunter Agung telah mencatat jumlah kasus terbanyak yaitu 142, diikuti oleh Petamburan dengan 126 kasus dan Pademangan Barat di Jakarta Utara dengan 117 kasus. Daerah-daerah lain di Jakarta masing-masing mencatat kurang dari 100 kasus.
Setidaknya 30 kasus yang dikonfirmasi di Sunter Agung terkait dengan anggota gerakan misionaris Islam Jamaat Tabligh yang berhenti di Masjid Al-Muttaqien di Sunter Agung, Jakarta Utara, kata kepala Dinas Kesehatan Yudi Dimyati.
Lonjakan kasus juga terjadi di unit komunitas padat penduduk (RW) 01 Sunter Agung, yang terletak sekitar 500 meter dari masjid.
Untuk mencegah transmisi baru, pemerintah setempat telah mengisolasi masjid dan mengurangi akses ke RW 01, kata Camat Sunter Agung Danang Wijanarko.
Di Petamburan, Camat Setiyanto mengatakan, tidak ada kelompok baru yang dicatat setelah sekelompok 72 infeksi ditemukan di asrama-asrama Sekolah Teologi Bethel Indonesia.
Ketika virus mulai menginfeksi penduduk di kota yang paling padat penduduknya, dinas kesehatan Jakarta telah melakukan tes antibodi cepat selama beberapa minggu terakhir untuk mencegah kluster infeksi baru.
Kepala departemen kesehatan publik badan itu Fify Mulyani mengatakan telah melakukan tes cepat pada 110.090 orang dan telah mengumpulkan usapan dari 4.135 orang yang sementara dites positif virus untuk melakukan tes reaksi rantai polimerase (PCR) yang lebih akurat.
Sementara itu, Anies sadar bahwa ada banyak orang yang melanggar PSBB, bahkan setelah ia mengeluarkan dekrit pada 11 Mei yang mengizinkan pelanggar sanksi PSBB atau kebijakan jarak sosial yang diberlakukan di ibukota. Keputusan tersebut menetapkan hukuman mulai dari pelayanan masyarakat hingga denda.
Badan Urusan Umum Jakarta (Satpol PP) telah mencatat 8.436 pelanggar PSBB baik individu maupun bisnis. Dari jumlah itu, 446 bisnis terpaksa berhenti beroperasi, 1.564 individu diperintahkan untuk melakukan layanan masyarakat dan 327 individu dan bisnis didenda. Total denda gabungan telah mencapai hampir Rp 300 juta.
“Kami telah mengalami banyak kemajuan dalam dua bulan terakhir, tetapi ini belum berakhir. Kami tidak akan meringankan PSBB,” katanya. “Bagi mereka yang belum tinggal di rumah, silakan bergabung bersama kami.”
Jakarta adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang, banyak di antaranya tinggal di rumah-rumah yang sempit dan berdampingan atau di permukiman informal dengan toilet bersama.
Karena penduduk di lingkungan ini hampir tidak memiliki ruang pribadi, mereka memiliki risiko tinggi untuk menangkap dan menyebarkan COVID-19, yang telah menginfeksi 5.195 dan membunuh 453 di kota sejauh ini.
Setidaknya 445 dari 2.735 unit masyarakat (RW) di kota itu dikategorikan sebagai daerah kumuh oleh kantor Statistik Indonesia (BPS) Jakarta pada tahun 2017. Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang mengatakan pada tahun 2019 bahwa setidaknya 118 dari 267 kecamatan di kota tersebut memiliki daerah kumuh.
Pejabat Dinas Kesehatan Jakarta sadar bahwa virus ini telah mulai menginfeksi penduduk di kota-kota yang luas di kota itu. Pemerintah kota, di bawah instruksi pemerintah provinsi, telah melakukan tes antibodi cepat di beberapa kampung selama beberapa minggu terakhir untuk mencegat kelompok infeksi baru.
“Jakarta Pusat memiliki banyak daerah padat penduduk: Kebon Kacang, Johar Baru, Kemayoran. Ini adalah kenyataan bahwa mereka memiliki kontribusi [untuk penghitungan kasus yang dikonfirmasi kota,” kata kepala badan kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari.
Pekan lalu di Kecamatan Kebon Kacang, 24 orang dinyatakan positif COVID-19 setelah otoritas kesehatan menguji 170 penduduk.
Namun, tes antibodi diketahui tidak akurat. Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memasukkan hasil tes tersebut dalam penghitungan COVID-19 resmi sampai mereka dikonfirmasikan dengan pengujian reaksi rantai polimerase (PCR).
Erizon mengatakan kantornya telah mengumpulkan penyeka dari 24 orang yang sementara dinyatakan positif virus untuk melakukan tes PCR.
Sambil menunggu hasilnya, 21 di antaranya diisolasi di rumah sakit dan tiga sisanya di rumah.
Hasilnya, yang kembali lebih dari tiga hari kemudian, menunjukkan bahwa 17 dari mereka dinyatakan positif virus.
Erizon mengatakan petugas medis belum dapat menyimpulkan di mana 17 orang telah tertular virus karena, setelah tidak menunjukkan gejala, mereka telah hidup dan bekerja seperti biasa.
Pembatasan sosial skala besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta untuk menampung penularan virus, tetapi banyak pekerja kerah biru tidak dapat bekerja dari rumah – mereka juga tidak dapat mengambil cuti. Masalah anggaran dan data telah menghambat distribusi bantuan sosial ke populasi kota yang rentan.
Dari pekerja Jakarta, 31,55 persen sekitar 1,5 juta berada di sektor informal, berpenghasilan rata-rata Rp 2,5 juta per bulan menurut BPS. Namun, pekerja formal dan informal di kota tersebut diperkirakan akan menderita akibat wabah tersebut. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa, pada tanggal 20 April, setidaknya 449.000 orang di kota itu kehilangan pekerjaan.
Ribuan pekerja di Jakarta tidak hanya berisiko kehilangan pendapatan tetapi juga rumah mereka, dengan sekitar 27 persen warga Jakarta berjuang membayar sewa, demikian temuan LSM.
Di tengah harga rumah yang melonjak, 35 persen rumah tangga tinggal di rumah sewaan, data BPS menunjukkan.
Jakarta memiliki rasio harga terhadap pendapatan rumah yang lebih tinggi dari Kuala Lumpur, Singapura dan Kota New York, menurut laporan Bank Dunia 2019.
Laporan itu mengatakan membayar lebih banyak tidak selalu dikaitkan dengan lebih banyak ruang hidup. Faktanya, kepadatan penduduk didefinisikan sebagai luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang, sangat parah di pusat kota Jakarta, di mana pangsa rumah tangga yang penuh sesak meningkat dari 28 persen pada 2002 menjadi 35 persen pada 2016, kata laporan itu.
Ini adalah salah satu alasan mengapa penduduk kampung rentan terhadap infeksi, kata kepala dinas kesehatan Jakarta Utara Yudi Dimyati.
Yudi mengatakan ada 18 kampung yang diprioritaskan untuk pengujian cepat di Jakarta Utara, tetapi otoritas kesehatan akan fokus pertama pada lingkungan tempat kasus-kasus yang dikonfirmasi telah dicatat.
Akhir bulan lalu, Jakarta Utara melakukan tes cepat terhadap 299 orang di Kampung Akuarium di Kecamatan Penjaringan setelah tes COVID-19 warga kembali positif tujuh hari setelah kematiannya.
“Pada waktu itu kami tidak punya pilihan lain selain mewawancarai keluarganya. Orang itu dilaporkan pergi bekerja sebelum jatuh sakit,” kata Yudi.
Tidak ada kasus tambahan yang ditemukan melalui 299 tes cepat.
Tetapi para ahli telah memperingatkan bahwa keakuratan tes antibodi cepat dicurigai, dan mereka telah menekankan perlunya tes putaran kedua dalam waktu 10 hari karena potensi negatif palsu.
Yudi mengatakan agen sedang menunggu test kit dari pemerintah Jakarta untuk melanjutkan pengujian cepat.
Jakarta Barat melakukan tes cepat terhadap 186 orang di Kampung Rawa Barat di Kecamatan Kebon Jeruk. Tiga dinyatakan positif. Mereka telah diisolasi sampai hasil tes PCR mereka dikembalikan.
Jakarta Selatan telah menguji sekitar 150 orang di kampung-kampung di Kecamatan Pondok Pinang. Satu orang dinyatakan positif.
Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia, meminta pemerintah Jakarta untuk memulai pengujian massal di lingkungan padat penduduk.
