Isu-Isu Mendesak Yang Harus Ditangani Presiden Indonesia

Isu-Isu Mendesak Yang Harus Ditangani Presiden Indonesia – Pada 10 Februari, Presiden Indonesia Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi) berpidato di parlemen Australia. Indonesia sering disebut sebagai kisah sukses demokrasi Asia Tenggara dan model demokrasi Muslim, namun Indonesia telah bertanggung jawab atas kemunduran yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Kemunduran ini cukup serius sehingga para pemimpin Australia harus mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada Jokowi selama kunjungannya ke Canberra. Berikut ini adalah beberapa masalah hak asasi manusia saat ini yang harus dimasukkan:

1. KUHP baru Indonesia yang kejam

Indonesia telah berupaya memperbarui KUHP era kolonial selama beberapa dekade. Sekarang parlemen Indonesia sedang membahas rancangan undang-undang baru dengan sejumlah ketentuan bermasalah yang akan menjadi bencana bagi perempuan dan minoritas, dan bagi banyak orang Indonesia pada umumnya. hari88

Kode baru mengusulkan untuk menghukum seks di luar nikah dengan satu tahun penjara dan pasangan yang belum menikah yang hidup bersama dengan enam bulan. Seks konsensual antara orang dewasa seharusnya tidak pernah menjadi kejahatan, dan undang-undang ini akan secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Meskipun tidak menyebutkan perilaku sesama jenis, hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia, sehingga secara efektif akan mengkriminalisasi semua perilaku sesama jenis.

Kode tersebut juga akan mengkriminalisasi penyebaran informasi tentang kontrasepsi serta mengkriminalisasi beberapa aborsi. Ini akan memperluas undang-undang penodaan agama, yang telah digunakan untuk menargetkan minoritas agama.

Sementara Jokowi menunda pemungutan suara menyusul protes massal terhadap undang-undang yang diusulkan tahun lalu, ia harus menunjukkan kepemimpinan dalam memastikan bahwa ketentuan yang melecehkan dihapus. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya melanggar kewajiban hak asasi manusia Indonesia, tetapi juga akan memicu kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

2. Meningkatnya diskriminasi dan serangan terhadap kaum LGBT

Sementara beberapa gay dan lesbian Australia mungkin tidak berpikir dua kali untuk mengunjungi Bali untuk liburan, mereka harus khawatir dengan meningkatnya retorika kebencian, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang-orang LGBT di Indonesia. Sejak awal 2016, politisi Indonesia, pejabat pemerintah, dan kantor negara telah mengeluarkan pernyataan anti-LGBT, menyerukan segala sesuatu mulai dari kriminalisasi hingga “penyembuhan” untuk homoseksualitas, hingga penyensoran informasi tentang orang-orang LGBT dan pelaporan positif tentang kegiatan mereka.

Kegagalan pemerintah untuk menghentikan penggerebekan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh polisi dan militan Islamis pada pertemuan pribadi LGBT telah secara efektif menggagalkan upaya penjangkauan kesehatan masyarakat ke populasi yang rentan. November lalu, ombudsman Indonesia mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian secara terbuka mendiskriminasikan orang-orang LGBT dalam posting pekerjaan, dengan mengatakan bahwa pelamar “tidak boleh cacat mental dan tidak menunjukkan orientasi seksual atau penyimpangan perilaku.”

3. Tidak ada akses PBB untuk West Papua

Pernyataan Pemimpin Forum Pulau Pasifik 2019, yang ditandatangani oleh semua negara Pasifik termasuk Australia, menyatakan keprihatinan tentang “peningkatan kekerasan yang dilaporkan dan tuduhan berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat (Papua)” dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati janji Jokowi pada 2018 untuk mengizinkan Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi kedua provinsi dan melaporkan situasinya sebelum pertemuan para pemimpin Forum Pulau Pasifik berikutnya tahun ini.

Tetapi Kantor Hak Asasi Manusia PBB masih belum memiliki akses ke Papua Barat. Dan protes dan kekerasan tahun lalu, di mana setidaknya 53 orang, baik orang Papua maupun pendatang dari bagian lain Indonesia, tewas dan ratusan lainnya terluka, membuat kunjungan itu semakin mendesak. Estimasi kematian yang tepat sulit dilakukan karena akses ke Papua terbatas.

Pihak berwenang Indonesia telah menahan dan mendakwa sedikitnya 22 orang atas tindakan damai kebebasan berekspresi, terutama karena mengibarkan bendera Bintang Kejora pro-Papua atau berbicara tentang “kemerdekaan Papua Barat” di depan umum. Mereka didakwa dengan makar (makar) dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara.

4. Meningkatnya intoleransi beragama

Undang-undang penodaan agama di Indonesia menghukum penyimpangan dari prinsip utama enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, dengan hukuman penjara hingga lima tahun. Undang-undang penodaan agama secara mengkhawatirkan digunakan untuk tujuan politik dan untuk menargetkan minoritas agama.

Korban hukum yang paling terkenal adalah mantan Gubernur Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), yang pada tahun 2017 dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena diduga mencemarkan nama baik Islam dalam pidatonya kepada para nelayan di Kepulauan Seribu, dekat Jakarta. Baru-baru ini, seorang wanita dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena mengeluh tentang tingkat pengeras suara masjid.

Ini adalah salah satu dari sejumlah tanda mengkhawatirkan dari upaya pemerintah yang semakin meningkat untuk memaksakan konservatisme agama. Pemerintah tingkat lokal dan provinsi di setidaknya lima provinsi telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perempuan dan anak perempuan untuk mengenakan jilbab di gedung-gedung sipil, universitas dan sekolah. Sekolah telah memberlakukan peraturan ini di lebih dari selusin provinsi, bahkan pada siswa non-Muslim.